Salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak setiap tahunnya adalah mempersiapkan laporan pajak. Laporan pajak ini merupakan dokumen penting yang harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan laporan pajak, yaitu menggunakan perangkat lunak pajak atau jasa konsultan pajak. Masing-masing

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan berakhir masa pengenaannya pada tahun 2024. Hal ini berlaku bagi WP UMKM Orang Pribadi yang telah memanfaatkan ketentuan tarif tersebut sejak tahun 2018. Berikut adalah beberapa hal yang perlu

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini disebut sebagai self assessment. Sistem self assessment ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperhitungkan risiko. Risiko dalam konteks perpajakan dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian

Dalam situasi di mana wajib pajak tidak dapat sepenuhnya melaksanakan pencatatan atau pembukuan yang diperlukan atau tidak memperlihatkan bukti pendukungnya, Ditjen Pajak memiliki wewenang untuk menggunakan metode alternatif dalam menghitung peredaran bruto. Berikut adalah 8 metode yang Ditjen Pajak gunakan untuk menghitung peredaran bruto wajib pajak: 1. Metode Transaksi Tunai

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pajak PPh Pasal 21 dihitung dan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor ini menyerap lebih dari 90% tenaga kerja dan memberikan kontribusi 57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah urusan perpajakan. Ketentuan perpajakan yang kompleks dan sering berubah-ubah dapat menjadi beban bagi

Pajak, mungkin bukan topik yang paling menarik, tetapi penting untuk diketahui. Pajak adalah sumber pendapatan bagi pemerintah dan digunakan untuk membiayai berbagai layanan dan proyek publik. Bagaimana pemerintah memeriksa dan memastikan bahwa semua orang membayar pajak sesuai ketentuan? Inilah yang akan kita bahas dalam panduan lengkap ini. Tata Cara Pemeriksaan

Penentuan masa manfaat harta berwujud bukan bangunan merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan oleh wajib pajak dalam menghitung penyusutan. Masa manfaat yang tepat akan memberikan gambaran yang akurat mengenai nilai penyusutan harta berwujud tersebut. Berikut adalah 2 contoh kasus penentuan masa manfaat harta berwujud bukan bangunan: Kasus 1:

Jasa konstruksi merupakan salah satu bidang usaha yang penting di Indonesia. Sektor ini berperan dalam pembangunan infrastruktur, perumahan, dan berbagai proyek lainnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengenakan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Pengertian Jasa Konstruksi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Perangkat lunak merupakan salah satu jenis harta tak berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Oleh karena itu, pembebanan atas biaya perangkat lunak dilakukan melalui skema amortisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud, terdapat dua jenis

Pemerintah mendukung usaha besar yang berencana untuk memanfaatkan fasilitas penanaman modal, termasuk fasilitas perpajakan, dengan mewajibkan mereka untuk menjalankan komitmen kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM 1/2022 yang mengamanatkan pelaku usaha besar untuk menyatakan komitmen mereka terhadap UMKM

Ingin memberikan kemudahan bagi turis asing yang berbelanja di toko retail Anda? Anda bisa berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada turis asing, atau yang dikenal dengan VAT Refund for Tourists. Untuk berpartisipasi dalam skema ini, toko retail harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain: * Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) * Memiliki

Pemerintah Indonesia berencana untuk mengadopsi pajak minimum global sesuai dengan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) pada tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti pada tanggal 6 Oktober 2023. Pajak minimum global merupakan kesepakatan yang dicapai oleh negara-negara anggota

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 61/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak. PMK ini merupakan penyempurnaan dari PMK sebelumnya, yaitu PMK 189/2020. PMK 61/2023 memberikan berbagai kemudahan dan keadilan terhadap penanggung pajak. Salah satunya adalah dengan mengatur tanggung jawab

Perubahan Aturan Pajak Natura dan Kenikmatan Berdasarkan PMK Nomor 66 Tahun 2023 Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Peraturan ini mulai berlaku

Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan yang timbul dari perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi dan perpajakan. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan metode akuntansi, perbedaan tarif pajak, dan perbedaan perlakuan terhadap biaya. Pengertian Pajak tangguhan terdiri dari dua jenis, yaitu: * Kewajiban pajak tangguhan: Merupakan pajak penghasilan

Pengenalan peraturan baru mengenai Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi telah memberikan dampak signifikan pada industri ini. Perubahan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 09 Tahun 2022. PP ini telah mengubah klasifikasi dan cakupan usaha dalam bidang jasa konstruksi. Bagi informasi lebih lanjut mengenai perubahan ini, Anda dapat menghubungi

Kalau Anda tinggal di Jakarta, tentu merasakan tebalnya polusi udara belakangan ini. Kendaraan bermotor dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mengepung Jakarta disebut-sebut sebagai biang kerok polusi. Pemerintah telah melakukan sejumlah tindakan untuk penanganan jangka pendek, dari membuat hujan buatan, penyemprotan uap air (water mist), hingga memberi sanksi kepada

Modernisasi perkembangan zaman, menuntut adanya suatu perubahan yang awalnya dilakukan secara manual beralih menjadi digital. Siapa menyangka semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia sudah beralih modern. Perubahan ini tentu membawa banyak dampak positif seperti membuka lapangan pekerjaan, mempermudah berkomunikasi jarak jauh, hingga mengetahui informasi-informasi terbaru dengan cepat. Berada

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan pemeriksaan data konkret dari Wajib Pajak, khususnya yang memiliki kedaluwarsa penetapan hingga 90 hari. Lantas, apa itu pemeriksaan pajak atas data konkret? Apa itu data konkret? Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-9/PJ/2023, data konkret merupakan data yang

Rupiah perlahan mulai mengalami penguatan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada periode 27 September 2023 hingga 3 Oktober 2023. Penguatan ini terlihat bila dibandingkan pekan lalu. Penguatan rupiah terjadi terhadap ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak terhadap Negeri Jiran ini berada pada level Rp

Salah satu sumber penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) adalah keikutsertaan dalam suatu kegiatan, seperti perlombaan, rapat, konferensi, dan sejenisnya. Pihak yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam kegiatan tersebut disebut sebagai peserta kegiatan. Lalu, bagaimana cara hitung PPh Pasal 21 untuk peserta kegiatan? Apa saja hal-hal yang

Di bidang pembangunan ekonomi dan sosial, perpajakan memainkan peran penting dalam mendanai layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan inisiatif kesejahteraan sosial yang penting. Otoritas pajak Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetap berkomitmen untuk merevolusi pemberian layanan dan operasi administratifnya. Langkah terobosan dalam arah ini adalah pengenalan Nomor Identifikasi Tempat Kegiatan Usaha