Coretax & Masa Depan Kepatuhan Pajak: Transformasi Strategis bagi Perusahaan di Era Digital

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap administrasi perpajakan di Indonesia mengalami transformasi paling signifikan sejak era digital dimulai. Peluncuran Core Tax Administration System (Coretax), atau yang juga dikenal sebagai Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), bukan lagi sekadar pembaruan teknologi belaka. Ini adalah revolusi struktural yang menggeser paradigma dari pelaporan pajak yang bersifat manual dan reaktif, menjadi sistem pengawasan yang proaktif, berbasis data, dan berjalan secara real-time [1].

Bagi perusahaan—baik besar maupun menengah—perubahan ini membawa implikasi mendalam terhadap bagaimana mereka mengelola keuangan, mencatat transaksi, dan menyiapkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Coretax tidak hanya mempermudah proses administratif, tetapi juga meningkatkan akurasi, transparansi, dan risiko deteksi kesalahan fiskal lebih awal—bahkan sebelum SPT diserahkan.

Berikut adalah lima poin utama yang harus dipahami oleh setiap pelaku bisnis:

1. Pengawasan kini berjalan real-time, bukan tahunan.
2. Skor risiko fiskal otomatis akan memengaruhi perlakuan DJP terhadap perusahaan.
3. Rekonsiliasi data transaksional dan fiskal wajib dilakukan rutin, minimal bulanan.
4. Akun biaya sensitif seperti piutang tak tertagih dan CSR berada dalam radar ketat sistem.
5. Kualitas data internal bukan lagi tanggung jawab departemen keuangan semata, tapi isu strategis C-suite.

Mengapa Coretax Berbeda dari Sistem Sebelumnya?

Untuk memahami betapa dalamnya transformasi ini, kita perlu melihat kontras antara sistem lama dan sistem baru. Dulu, administrasi perpajakan terfragmentasi dalam berbagai platform terpisah seperti e-Filing, e-Faktur, dan e-Bupot. Wajib Pajak harus login ke aplikasi berbeda untuk aktivitas berbeda, tanpa integrasi data yang menyeluruh. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun kesulitan melakukan verifikasi silang karena datanya tersebar.

Coretax hadir dengan arsitektur "Single Source of Truth"—satu basis data terpadu yang mengintegrasikan 21 proses bisnis inti perpajakan. Artinya, semua informasi transaksi, pelaporan, dan rekam jejak kepatuhan terkonsolidasi dalam satu sistem pusat. Akses dilakukan melalui portal tunggal di pajak.go.id. Pendekatan ini memungkinkan DJP memiliki pandangan 360 derajat atas aktivitas perpajakan tiap perusahaan.

Dengan sistem terpusat ini, Coretax bisa bekerja secara holistik. Ia bukan hanya mencatat, tapi juga menganalisis, mendeteksi anomali, dan memberi peringatan otomatis saat terjadi ketidakwajaran fiskal—misalnya klaim biaya promosi yang tiba-tiba melonjak 300% dibanding tahun sebelumnya, atau piutang dagang yang tidak tertagih selama dua tahun tapi tetap dicatat aktif.

Era Pengawasan Non-Stop: Apa Artinya bagi Perusahaan?

Dulu, pemeriksaan pajak dilakukan bertahun-tahun setelah transaksi terjadi. Ada jeda panjang antara pelaporan dan audit, sehingga banyak perusahaan mengandalkan pendekatan reaktif: “Perbaiki nanti kalau kena audit.” Kini, model itu sudah mati.

Coretax dirancang untuk mendeteksi kesalahan secara otomatis. Setiap transaksi masuk ke sistem, diverifikasi silang dengan data ILAP (Informasi Lain-lain dari Pihak Ketiga), dan dibandingkan dengan pola historis. Jika ada deviasi, sistem langsung mencatatnya sebagai potensi risiko. Artinya, pengawasan tidak lagi merupakan peristiwa insidental, melainkan proses yang terus-menerus berjalan di latar belakang — tanpa henti, tanpa libur, dan tanpa notifikasi langsung kepada wajib pajak.

Ini menciptakan apa yang disebut sebagai risk scoring fiskal: skor kuantitatif yang menentukan seberapa sering dan intensif DJP akan mengawasi suatu perusahaan. Semakin sering terdeteksi ketidaksesuaian—entah itu keterlambatan pelaporan, kesalahan entri, atau koreksi data—maka semakin tinggi skor risikonya.

Konsekuensinya nyata:

• Permohonan restitusi bisa ditunda secara otomatis.
• Kemungkinan masuk daftar prioritas pemeriksaan meningkat drastis.
• Reputasi perusahaan di mata regulator ikut terdampak.

Di era Coretax, profil pajak perusahaan adalah cermin dari integritas operasionalnya. Bukan soal bayar berapa, tapi seberapa akurat dan konsisten pelaporannya.

Apa Saja Akun Biaya yang Harus Diperhatikan Ekstra?

Beberapa pos biaya telah lama menjadi sumber sengketa antara perusahaan dan otoritas pajak. Kini, dengan Coretax, akun-akun ini menjadi high-risk triggers—titik yang paling mudah memicu alarm sistem. Berikut tiga pos yang paling diawasi:

1. Piutang Tidak Tertagih

Banyak perusahaan mencatat piutang sebagai aset, meskipun faktanya sudah jelas tidak bisa ditagih. Atau, mereka menghapus piutang hanya menjelang akhir tahun pajak tanpa dokumentasi kuat. Coretax dapat mendeteksi pola penghapusan piutang yang tidak wajar, terutama jika dilakukan berulang kali di periode yang sama. Pastikan ada dokumen pendukung seperti surat penagihan, putusan pengadilan, atau surat pernyataan debitur yang bangkrut.

2. Biaya Promosi dan Entertainment

Ini adalah zona abu-abu yang sering disalahgunakan. Apakah biaya makan malam dengan klien termasuk biaya usaha sah? Bagaimana dengan hadiah kepada distributor? Coretax akan mencocokkan jumlah klaim biaya promosi dengan volume penjualan, jumlah tenaga penjual, dan tren industri. Jika klaim Anda 5x lebih tinggi dari rata-rata industri tanpa justifikasi, sistem akan mencurigainya. Dokumentasi yang baik—seperti undangan, daftar peserta, dan tujuan promosi—harus tersedia secara digital.

3. Sumbangan dan CSR

CSR memang diizinkan sebagai biaya, tapi ada batasannya. Misalnya, sumbangan untuk lembaga non-berbadan hukum atau yang tidak terdaftar di DJP tidak bisa dikreditkan. Coretax dapat mendeteksi transfer dana ke rekening pribadi atau yayasan tanpa legalitas yang jelas. Pastikan semua sumbangan dilakukan melalui mekanisme resmi, disertai bukti transfer dan SKT Yayasan.

Tantangan Implementasi Coretax: Apa yang Harus Diwaspadai?

Meski visioner, peluncuran Coretax tidak bebas dari masalah. Fase awal implementasi diwarnai gangguan teknis serius: server down, kesulitan login, dan bahkan ketidakmampuan menerbitkan faktur pajak. Padahal, faktur adalah kunci bagi siklus penagihan dan arus kas perusahaan. Gangguan ini membuat banyak bisnis terganggu operasionalnya.

Selain itu, ada risiko hukum yang belum sepenuhnya terselesaikan. Beberapa fitur Coretax diduga tidak sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan PPN. Misalnya, aturan tentang masa tiga bulan untuk pengkreditan Pajak Masukan dalam UU PPN (Pasal 9) belum tentu terakomodasi secara fleksibel dalam kode program Coretax yang bersifat kaku. Ini bisa memicu sengketa hukum jika sistem menolak klaim yang sebenarnya sah secara substantif.

Namun, pemerintah tidak tinggal diam. Respons telah diambil, termasuk:

• Memberikan masa transisi dan menghapus sanksi keterlambatan selama gangguan sistem.
• Melibatkan ethical hackers untuk menguji keamanan sistem, berhasil meningkatkan peringkat keamanan dari "D" menjadi "A+".
• Terus melakukan sosialisasi dan perbaikan sistem berbasis feedback pengguna.

Artinya, meski masih dalam tahap penyempurnaan, Coretax jelas merupakan arah yang tidak akan mundur.

Peran AI dalam Mendukung Kepatuhan Pajak Masa Depan

Jika Coretax adalah sistem pengawas, maka kecerdasan buatan (AI) adalah alat bantu internal perusahaan untuk tetap patuh dan rendah risiko. AI tidak menggantikan akuntan, tapi memperkuat kemampuan tim keuangan untuk:

1. Otomasi Rekonsiliasi Data

AI dapat membandingkan data transaksi dari ERP, akuntansi, dan perbankan dengan data yang dilaporkan di Coretax. Setiap selisih, bahkan yang bernilai kecil, bisa langsung diidentifikasi dan diperbaiki sebelum menjadi masalah.

2. Prediksi Skor Risiko Internal

Dengan menganalisis pola historis dan parameter Coretax, AI bisa memprediksi skor risiko fiskal perusahaan. Ini memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan preventif: memperbaiki pencatatan, memperkuat dokumentasi, atau menyesuaikan anggaran biaya.

3. Deteksi Anomali Otomatis

Bayangkan AI yang memperingatkan Anda: "Biaya entertainment Q3 naik 75% dibanding Q2, padahal tidak ada acara besar. Apakah ini sudah didokumentasikan?" Dengan alert semacam ini, perusahaan bisa bereaksi sebelum sistem DJP memberi warning.

4. Digitalisasi dan Manajemen Dokumen

AI dapat membantu mengindeks, mengklasifikasikan, dan menyimpan dokumen pendukung secara otomatis. Saat DJP meminta bukti klaim biaya, tim bisa mengaksesnya dalam hitungan detik, bukan hari.

Dengan demikian, AI bukan musuh, tapi sekutu strategis dalam menghadapi era Coretax. Ia mengubah tim keuangan dari operator administratif menjadi analis risiko internal yang proaktif.

Matasigma: Solusi Terpadu untuk Adaptasi Coretax

Menghadapi kompleksitas Coretax, perusahaan butuh lebih dari sekadar software akuntansi. Butuh mitra strategis yang memahami interseksi antara teknologi, regulasi, dan praktik bisnis.

Matasigma hadir sebagai solusi terintegrasi yang membantu perusahaan:

• Melakukan assessment kesiapan Coretax, termasuk audit data dan evaluasi skor risiko.
• Membangun sistem rekonsiliasi otomatis antara data internal dan pelaporan pajak.
• Mengimplementasikan AI-driven monitoring untuk deteksi dini anomali fiskal.
• Menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi tim keuangan dalam memahami logika Coretax.

Alih-alih menunggu sistem menemukan kesalahan, Matasigma membantu perusahaan menemukan dan memperbaikinya lebih dulu. Dalam ekosistem yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi, inilah bentuk keunggulan kompetitif baru.

Siapkan Bisnis Anda untuk Era Baru Pajak

Jangan tunggu sampai sistem Coretax memberi warning atau skor risiko perusahaan melonjak. Langkah adaptif hari ini bisa menyelamatkan reputasi dan likuiditas bisnis besok.

👉 Jadwalkan konsultasi gratis dengan tim ahli Matasigma bersama MP Consulting hari ini untuk audit kesiapan Coretax dan dapatkan roadmap digitalisasi kepatuhan pajak yang sesuai dengan skala bisnis Anda.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Coretax dan Dampaknya bagi Perusahaan

1. Apakah Coretax bisa mengaudit saya tanpa pemberitahuan?

Tidak secara langsung, tapi Coretax bisa mendeteksi anomali dan meningkatkan skor risiko Anda. Ini membuat perusahaan lebih rentan dipilih untuk pemeriksaan formal. Jadi, sistem bekerja secara otomatis, meski pemeriksaan fisik tetap membutuhkan surat resmi.

2. Bagaimana cara mengecek skor risiko fiskal perusahaan?

Saat ini, skor risiko tidak ditampilkan secara transparan kepada Wajib Pajak. Namun, indikatornya bisa dilihat dari frekuensi notifikasi sistem, permintaan klarifikasi, dan kelancaran proses restitusi. Semakin lancar, biasanya skor risiko semakin rendah.

3. Apa yang harus dilakukan jika sistem Coretax error saat ingin lapor SPT?

Pemerintah telah memberikan kebijakan insentif: tidak ada sanksi keterlambatan selama terjadi gangguan teknis resmi. Pastikan Anda menyimpan bukti upaya pelaporan (screenshot, log aktivitas) sebagai pertahanan jika muncul sengketa di kemudian hari.

4. Apakah semua perusahaan terkena dampak Coretax, termasuk UMKM?

Ya, semua Wajib Pajak yang menggunakan sistem online terdampak. Namun, fokus pengawasan Coretax lebih besar pada perusahaan besar, WP grup, sektor digital, dan transaksi afiliasi. Meski begitu, UMKM tetap harus menjaga kualitas data dan kedisiplinan pelaporan.

5. Bagaimana cara mempersiapkan dokumen pendukung agar siap audit Coretax?

Gunakan prinsip: Lengkap, Relevan, dan Terdokumentasi Digital. Simpan semua invoice, kontrak, email komunikasi, dan bukti transfer dalam sistem manajemen dokumen yang terpusat dan mudah dicari. Idealnya, terintegrasi dengan sistem akuntansi dan pajak.

Coretax bukan ancaman, tapi peluang. Ia memaksa perusahaan untuk lebih disiplin, transparan, dan profesional dalam mengelola keuangan. Yang tidak siap akan kesulitan. Yang cepat beradaptasi akan membangun keunggulan berkelanjutan. Masa depan kepatuhan pajak bukan tentang menghindar, tapi tentang menjadi lebih baik. Dan di titik balik ini, data adalah aset, akurasi adalah kredibilitas, dan kesiapan adalah strategi.