Insentif Pajak Litbang untuk Kontraktor (PMK 81/2024): Pahami Aturan Mainnya!

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2024 (PMK 81/2024) menawarkan insentif menarik berupa pengurangan penghasilan bruto hingga 300% untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (Litbang). Banyak kontraktor tertarik, tetapi beberapa salah kaprah dalam menafsirkan penerapannya. Salah satu kesalahan umum adalah menganggap semua aktivitas inovasi dalam konstruksi otomatis memenuhi syarat insentif PMK 81/2024.

Fokus PMK 81/2024: Riset dan Pengembangan, Bukan Sekedar Inovasi Lapangan

Penting untuk dipahami bahwa PMK 81/2024 menargetkan kegiatan Litbang yang sistematis, bukan sekadar inovasi atau improvisasi di lapangan. Misalnya, kontraktor yang mengganti material A dengan material B yang lebih murah tanpa melakukan riset mendalam tentang karakteristik, uji coba, dan analisis dampaknya, tidak memenuhi syarat. Begitu pula dengan penerapan metode kerja baru yang belum melalui tahapan penelitian dan pengembangan yang terdokumentasi dengan baik.

Contoh Kasus: Penggunaan Material Daur Ulang

Sebuah kontraktor ingin memanfaatkan insentif PMK 81/2024 dengan menggunakan material daur ulang dalam proyeknya. Hanya menggunakan material daur ulang tanpa riset tidak cukup. Untuk memenuhi syarat, kontraktor perlu melakukan Litbang yang meliputi:

• Penelitian Karakteristik Material: Menganalisis komposisi, kekuatan, daya tahan, dan karakteristik lain dari material daur ulang tersebut.
• Uji Coba Laboratorium dan Lapangan: Melakukan uji coba untuk memastikan material memenuhi standar konstruksi dan aman digunakan.
• Analisis Dampak Lingkungan: Mengkaji dampak penggunaan material daur ulang terhadap lingkungan.
• Dokumentasi yang Lengkap: Mendokumentasikan seluruh proses Litbang secara sistematis dan komprehensif.

Acuan Aturan

Pasal 6 ayat (1) PMK 81/2024 menyebutkan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat diberikan fasilitas adalah kegiatan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan eksperimental yang dilakukan di Indonesia. Kegiatan ini harus memenuhi kriteria tertentu seperti:

• Novitatif, belum pernah dilakukan sebelumnya.
• Memiliki ketidakpastian teknis.
• Sistematis, direncanakan dan dijalankan secara bertahap.
• Transferable dan/atau dapat direplikasi.

Perhitungan Insentif

Misalkan biaya Litbang yang dikeluarkan dan disetujui oleh Kementerian Keuangan adalah Rp 1 miliar. Dengan insentif 300%, pengurangan penghasilan bruto yang didapat adalah Rp 3 miliar. Jika tarif PPh Badan adalah 22%, maka penghematan pajak yang diperoleh adalah Rp 660 juta (22% x Rp 3 miliar).

Penutup

PMK 81/2024 menawarkan peluang besar bagi kontraktor untuk berinovasi dan mendapatkan insentif pajak. Namun, penting untuk memahami bahwa insentif ini ditujukan untuk kegiatan Litbang yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, bukan sekadar inovasi sederhana di lapangan. Dengan memahami aturan dan kriteria yang berlaku, kontraktor dapat memaksimalkan manfaat PMK 81/2024 dan berkontribusi pada kemajuan industri konstruksi di Indonesia.