Sign in Subscribe
Hukum

Menilik Lebih Dalam Peran Penting Dewan Komisaris: Pengawas Demi Kemajuan Usaha

Publishing Team

• 2 min read

Dalam dunia usaha, terutama perseroan terbatas, keberadaan Dewan Komisaris bagaikan nahkoda yang mengawasi jalannya kapal agar melaju dengan selamat dan mencapai tujuan. Tugas dan tanggung jawab mereka sangatlah krusial, demi memastikan kelancaran operasional dan tercapainya tujuan perusahaan.

Siapakah Dewan Komisaris itu?

Dewan Komisaris merupakan badan pengawas tertinggi di sebuah perseroan, yang bertugas mengawasi jalannya pengurusan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan wajib bertindak dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.

Apa Saja Tugas Pokok Dewan Komisaris?

Berikut beberapa tugas utama Dewan Komisaris:

  • Melakukan pengawasan: Dewan Komisaris berhak mengawasi segala kebijakan dan kegiatan perusahaan, baik yang berkaitan dengan perseroan maupun usahanya.
  • Memberikan nasihat: Dewan Komisaris bertugas memberikan nasihat kepada Direksi terkait berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan.
  • Mengawasi kinerja Direksi: Dewan Komisaris berhak menilai kinerja Direksi dan memastikan mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan.
  • Menyetujui atau menolak pengangkatan dan pemberhentian Direksi: Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi.

Bagaimana Jika Dewan Komisaris Lalai Melaksanakan Tugasnya?

Dewan Komisaris bukan hanya memiliki kewenangan besar, tetapi juga tanggung jawab yang tak kalah penting. Jika mereka lalai dalam menjalankan tugasnya, berbagai konsekuensi dapat terjadi, di antaranya:

  • Diberhentikan dari jabatannya: RUPS dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang lalai menjalankan tugasnya.
  • Mempertanggungjawabkan kerugian: Jika kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, anggota Dewan Komisaris dapat dibebankan tanggung jawab atas kerugian tersebut.
  • Digugat ke pengadilan: Pemegang saham yang mewakili 1/10 bagian dari total saham berhak menggugat anggota Dewan Komisaris yang lalai ke pengadilan negeri.

Dasar Hukum dan Pasal-pasal Terkait Dewan Komisaris

Dasar hukum utama bagi Dewan Komisaris di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Berikut beberapa pasal penting yang mengatur tentang Dewan Komisaris:

Pasal 114:

  • Ayat (1): Menetapkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
  • Ayat (2): Menegaskan bahwa anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung jawab.
  • Ayat (3): Mengatur ruang lingkup pengawasan Dewan Komisaris, meliputi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, dan pemberian nasihat kepada Direksi.
  • Ayat (4): Menjelaskan konsekuensi bagi anggota Dewan Komisaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya, yaitu dapat digugat oleh pemegang saham.
  • Ayat (5): Menetapkan kewajiban anggota Dewan Komisaris untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya.
  • Ayat (6): Memberikan hak kepada pemegang saham untuk menggugat anggota Dewan Komisaris ke pengadilan negeri.

Pasal 115:

  • Ayat (1): Mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.
  • Ayat (2): Menetapkan persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.
  • Ayat (3): Mengatur masa jabatan anggota Dewan Komisaris.
  • Ayat (4): Menetapkan hak dan kewajiban anggota Dewan Komisaris.

Pasal 116:

  • Ayat (1): Mengatur mengenai rapat Dewan Komisaris.
  • Ayat (2): Menetapkan kuorum rapat Dewan Komisaris.
  • Ayat (3): Mengatur cara pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris.

Pasal 117:

  • Ayat (1): Mengatur mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris oleh RUPS.
  • Ayat (2): Menetapkan hak anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan untuk membela diri dalam RUPS.

Peraturan lain:

Selain UU PT, terdapat beberapa peraturan lain yang mengatur tentang Dewan Komisaris, antara lain:

  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bagi Emiten atau Perusahaan Publik.
  • Anggaran Dasar Perseroan: Mengatur struktur dan tata kerja Dewan Komisaris secara lebih detail.

Penutup

Dewan Komisaris memegang peran penting dalam memastikan kelancaran dan kemajuan sebuah perseroan. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh itikad baik, kehati-hatian, dan rasa tanggung jawab, Dewan Komisaris dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan dan melindungi hak-hak para pemegang saham.

Ingatlah, Dewan Komisaris bukan hanya pengawas, tetapi juga mitra strategis bagi Direksi dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Dengan kerjasama yang solid dan saling mendukung, Dewan Komisaris dan Direksi dapat mengantarkan perusahaan menuju kesuksesan yang gemilang.