Hai guys! Pernah pusing ngitung PPh Pasal 21? Tenang, mulai 1 Januari 2024, penghitungannya jadi lebih mudah dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Apa itu TER? TER adalah cara baru untuk menghitung PPh Pasal 21. Nggak perlu lagi ribet hitung-hitung pajak per bulan, cukup kalikan penghasilan bruto dengan TER yang sudah

Hai guys, ada kabar gembira nih buat kalian yang sering ngurusin pajak! Mulai tanggal 12 April 2024 nanti, proses pengajuan izin kuasa hukum (IKH) bakal jadi jauh lebih mudah dan cepat. Soalnya, Pengadilan Pajak baru aja ngeluncurin IKH Online, sebuah sistem online yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Gak perlu

Sobat pajak, udah pada dengar tentang Core Tax System (CTS)? Katanya sih sistem ini bakalan bikin pajak di Indonesia makin canggih dan modern. Nah, biar kamu gak ketinggalan info, yuk simak tulisan kita kali ini! Apa itu Core Tax System? Core Tax System (CTS) adalah sistem administrasi perpajakan baru yang

Sebagai Instansi atau satuan kerja (satker), Anda perlu memastikan bahwa rekanan atau supplier Anda memiliki NPWP yang valid. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran proses pembayaran dan menghindari risiko penipuan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengecek validitas NPWP rekanan atau supplier: 1. Melalui Akun DJP Online * Login ke akun DJP

Hei guys, siapa nih yang suka lupa bayar pajak? ‍ Eits, jangan sampai deh! Bayar pajak itu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Nggak cuma itu, telat bayar pajak bisa bikin kita kena denda lho! Nah, biar kamu nggak kena denda, yuk simak artikel ini sampai selesai! Batas Waktu Penyetoran

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 telah mengatur ketentuan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm's length principle (ALP) untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu. Salah satu jenis transaksi yang termasuk dalam kategori tersebut adalah transaksi pengalihan harta. Tahapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, terdapat beberapa jenis penghasilan yang wajib dipotong PPH Pasal 26. Jenis penghasilan tersebut antara lain: * Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. Baca Juga : Pemerintah sederhanakan perhitungan PPH 21 PP 58/2023 mengubah skema perhitungan

Dividen merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Bagi pemegang saham orang pribadi, dividen yang diterima dapat dikecualikan dari pajak penghasilan (PPh) dengan syarat dividen tersebut diinvestasikan dalam instrumen yang ditentukan oleh pemerintah. Menurut Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 286/B/PK/PJK/2013 yang diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 22 November 2013 telah memberikan kepastian hukum mengenai PPN masukan atas pengeluaran untuk kegiatan operasional di daerah terpencil. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tentang tarif efektif dalam pemotongan PPh Pasal 21. Aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 diperbarui dalam rangka menyederhanakan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21, termasuk bagi pejabat, PNS, anggota TNI/Polri, dan

perbedaan aspek perpajakan PT Perorangan dengan PT Umum dan perlakukan pajaknya sebagai UMKM

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah self assessment. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, meskipun sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak, bukan berarti wajib pajak tidak membutuhkan bantuan dari konsultan pajak. Contoh Kasus Sebagai contoh, Pak Dulah adalah

Pemerintah telah memperlihatkan komitmennya dalam meningkatkan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan meluncurkan berbagai kebijakan dan program. Salah satunya adalah memberikan berbagai insentif perpajakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Awalnya, pada tahun 2013, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) 46 yang menyederhanakan dan memberikan insentif pajak bagi

PPN dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Kedua pajak ini memiliki dasar pengenaan pajak (DPP) dan tarif yang berbeda. Tarif PPN dan PPnBM Jenis PajakTarifPPN10%PPnBM10% - 75%PPN dan PPnBM atas ekspor BKP0% Dasar Pengenaan Pajak Dasar pengenaan

Wajib pajak yang tidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen perpajakan dapat dikenai sanksi pemeriksaan bukti permulaan. Sanksi ini dapat berujung pada pidana perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), buku, catatan, dan dokumen perpajakan wajib disimpan selama 10 tahun. Hal ini dimaksudkan agar Direktorat Jenderal Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk dividen, bunga, royalti, sewa, dan lain-lain. PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak yang penting dalam dunia usaha, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan dan strategi bisnis perusahaan.

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan salah satu instrumen pajak yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur penjualan barang-barang yang dianggap mewah, termasuk di dalamnya adalah apartemen. PPnBM pada apartemen diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2017. Tarif PPnBM Untuk Apartemen Tarif PPnBM untuk apartemen dibagi menjadi

Event organizer merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan acara, mulai dari pameran, musik, pesta, seminar, konferensi pers, dan lain sebagainya. Usaha jasa ini turut dikenakan pajak atas kegiatan yang dijalankannya, seperti PPh Pasal 4 ayat (2) untuk penyewaan tempat, PPh Pasal 23 atas jasanya, PPN jika sudah dikukuhkan

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, wajib pajak perlu memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Konsultasi pajak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak

Salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak setiap tahunnya adalah mempersiapkan laporan pajak. Laporan pajak ini merupakan dokumen penting yang harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan laporan pajak, yaitu menggunakan perangkat lunak pajak atau jasa konsultan pajak. Masing-masing

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan berakhir masa pengenaannya pada tahun 2024. Hal ini berlaku bagi WP UMKM Orang Pribadi yang telah memanfaatkan ketentuan tarif tersebut sejak tahun 2018. Berikut adalah beberapa hal yang perlu

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sistem ini disebut sebagai self assessment. Sistem self assessment ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memperhitungkan risiko. Risiko dalam konteks perpajakan dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kerugian

Dalam situasi di mana wajib pajak tidak dapat sepenuhnya melaksanakan pencatatan atau pembukuan yang diperlukan atau tidak memperlihatkan bukti pendukungnya, Ditjen Pajak memiliki wewenang untuk menggunakan metode alternatif dalam menghitung peredaran bruto. Berikut adalah 8 metode yang Ditjen Pajak gunakan untuk menghitung peredaran bruto wajib pajak: 1. Metode Transaksi Tunai

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pajak PPh Pasal 21 dihitung dan