Hai sobat! Hari ini kita mau bahas sedikit tentang aturan pajak baru untuk pelaku UMKM. Jadi gini ceritanya... Buat kalian para pengusaha UMKM yang notabene wajib pajak orang pribadi, sekarang bisa kena potong atau pungut Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% nih saat jualan ke pihak-pihak yang memotong atau memungut

Bayar pajak bukan cuma tahunan lho! Biar nggak ribet pas mau isi SPT, yuk biasakan urus pajak dikit-dikit sepanjang tahun. Ibarat belajar bahasa asing, belajar pajak dikit-dikit bikin kita lebih paham dan nggak panik. Jadikan pajak sebagai bagian dari rutinitas Pernah lupa bersihin rumput di rumah selama berminggu-minggu? Tiba-tiba rumputnya

Pajak karbon akan mulai berlaku di Indonesia tahun depan. Kebijakan ini merupakan langkah penting dalam memerangi dampak perubahan iklim global dan sekaligus menjadi instrumen baru untuk menambah pendapatan negara dari pajak. Apa itu Pajak Karbon? Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan atas pemakaian bahan bakar berbasis karbon ataupun yang menghasilkan

Hai guys, taukah kamu bahwa sebagai pemotong pajak, kamu punya kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26? Nah, baru-baru ini ada aturan baru nih yang perlu kamu perhatikan. Soalnya, ada dua hal yang bisa bikin kamu dianggap tidak melaporkan SPT Masa dan terkena sanksi

Hei guys, buat kalian yang punya usaha kecil atau kerja freelance, ada kabar penting nih! Batas waktu buat ngasih tau pajak kalo kalian mau pake Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) tinggal sebentar lagi lho! Sampai Kapan? Kalian harus kasih tau pajak paling lambat akhir Maret 2024. So, masih ada waktu

Hai guys! Pernah pusing ngitung PPh Pasal 21? Tenang, mulai 1 Januari 2024, penghitungannya jadi lebih mudah dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Apa itu TER? TER adalah cara baru untuk menghitung PPh Pasal 21. Nggak perlu lagi ribet hitung-hitung pajak per bulan, cukup kalikan penghasilan bruto dengan TER yang sudah

Hai guys, ada kabar gembira nih buat kalian yang sering ngurusin pajak! Mulai tanggal 12 April 2024 nanti, proses pengajuan izin kuasa hukum (IKH) bakal jadi jauh lebih mudah dan cepat. Soalnya, Pengadilan Pajak baru aja ngeluncurin IKH Online, sebuah sistem online yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Gak perlu

Sobat pajak, udah pada dengar tentang Core Tax System (CTS)? Katanya sih sistem ini bakalan bikin pajak di Indonesia makin canggih dan modern. Nah, biar kamu gak ketinggalan info, yuk simak tulisan kita kali ini! Apa itu Core Tax System? Core Tax System (CTS) adalah sistem administrasi perpajakan baru yang

Sebagai Instansi atau satuan kerja (satker), Anda perlu memastikan bahwa rekanan atau supplier Anda memiliki NPWP yang valid. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran proses pembayaran dan menghindari risiko penipuan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengecek validitas NPWP rekanan atau supplier: 1. Melalui Akun DJP Online * Login ke akun DJP

Hei guys, siapa nih yang suka lupa bayar pajak? ‍ Eits, jangan sampai deh! Bayar pajak itu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Nggak cuma itu, telat bayar pajak bisa bikin kita kena denda lho! Nah, biar kamu nggak kena denda, yuk simak artikel ini sampai selesai! Batas Waktu Penyetoran

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 telah mengatur ketentuan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU) atau arm's length principle (ALP) untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tertentu. Salah satu jenis transaksi yang termasuk dalam kategori tersebut adalah transaksi pengalihan harta. Tahapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan, terdapat beberapa jenis penghasilan yang wajib dipotong PPH Pasal 26. Jenis penghasilan tersebut antara lain: * Gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2024. Baca Juga : Pemerintah sederhanakan perhitungan PPH 21 PP 58/2023 mengubah skema perhitungan

Dividen merupakan bagian dari laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Bagi pemegang saham orang pribadi, dividen yang diterima dapat dikecualikan dari pajak penghasilan (PPh) dengan syarat dividen tersebut diinvestasikan dalam instrumen yang ditentukan oleh pemerintah. Menurut Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 286/B/PK/PJK/2013 yang diputus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 22 November 2013 telah memberikan kepastian hukum mengenai PPN masukan atas pengeluaran untuk kegiatan operasional di daerah terpencil. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tentang tarif efektif dalam pemotongan PPh Pasal 21. Aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 diperbarui dalam rangka menyederhanakan pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21, termasuk bagi pejabat, PNS, anggota TNI/Polri, dan

perbedaan aspek perpajakan PT Perorangan dengan PT Umum dan perlakukan pajaknya sebagai UMKM

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak yang diterapkan adalah self assessment. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, meskipun sistem ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak, bukan berarti wajib pajak tidak membutuhkan bantuan dari konsultan pajak. Contoh Kasus Sebagai contoh, Pak Dulah adalah

Pemerintah telah memperlihatkan komitmennya dalam meningkatkan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan meluncurkan berbagai kebijakan dan program. Salah satunya adalah memberikan berbagai insentif perpajakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Awalnya, pada tahun 2013, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) 46 yang menyederhanakan dan memberikan insentif pajak bagi

PPN dan PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Kedua pajak ini memiliki dasar pengenaan pajak (DPP) dan tarif yang berbeda. Tarif PPN dan PPnBM Jenis PajakTarifPPN10%PPnBM10% - 75%PPN dan PPnBM atas ekspor BKP0% Dasar Pengenaan Pajak Dasar pengenaan

Wajib pajak yang tidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen perpajakan dapat dikenai sanksi pemeriksaan bukti permulaan. Sanksi ini dapat berujung pada pidana perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), buku, catatan, dan dokumen perpajakan wajib disimpan selama 10 tahun. Hal ini dimaksudkan agar Direktorat Jenderal Pajak

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk dividen, bunga, royalti, sewa, dan lain-lain. PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak yang penting dalam dunia usaha, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap keuangan dan strategi bisnis perusahaan.

Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) merupakan salah satu instrumen pajak yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengatur penjualan barang-barang yang dianggap mewah, termasuk di dalamnya adalah apartemen. PPnBM pada apartemen diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.010/2017. Tarif PPnBM Untuk Apartemen Tarif PPnBM untuk apartemen dibagi menjadi

Event organizer merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang penyelenggaraan acara, mulai dari pameran, musik, pesta, seminar, konferensi pers, dan lain sebagainya. Usaha jasa ini turut dikenakan pajak atas kegiatan yang dijalankannya, seperti PPh Pasal 4 ayat (2) untuk penyewaan tempat, PPh Pasal 23 atas jasanya, PPN jika sudah dikukuhkan

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Dalam menjalankan kewajiban tersebut, wajib pajak perlu memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya pelanggaran pajak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Konsultasi pajak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak